06/08/2026 Source: https://ortax.org/pph-pasal-22-marketplace-ditunda-purbaya-siapkan-pmk-penundaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru untuk menunda pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace. [...]
06/08/2026 Source: https://ortax.org/pajak-marketplace-ditunda-lagi-ini-pernyataan-djp Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengumuman resminya menyampaikan bahwa implementasi pajak marketplace, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, kembali ditunda. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP [...]
05/08/2026 Source: https://ortax.org/djp-tambah-role-signer-spt-pph-pasal-21-pph-pasal-26-induk-tak-bisa-lihat-detail-spt Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memperkenalkan fitur role access baru pada layanan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yakni role Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk). Sebelumnya, pemberian akses sebagai [...]
05/08/2026 Source: https://ortax.org/djp-teliti-penghapusan-bukti-potong-di-coretax-wp-berpotensi-diminta-betulkan-spt Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini tengah meneliti kebenaran isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, khususnya terkait tindakan penghapusan data bukti potong di Coretax. Penelusuran ini dilakukan oleh [...]
03/08/2026 Source: https://ortax.org/praktisi-sistem-marketplace-belum-pisahkan-ppn-seller-pkp-berpotensi-dipotong-pph-lebih-besar Mulai 1 Agustus 2026, seller atau merchant berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berjualan melalui marketplace berpotensi mengalami pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 lebih besar dari yang seharusnya. Kondisi tersebut dapat terjadi [...]
03/08/2026 Source: https://ortax.org/praktisi-soroti-perlakuan-harga-diskon-dalam-pajak-marketplace-djp-diminta-beri-kepastian Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% bagi pedagang di marketplace. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025), empat marketplace yang telah [...]
31/07/2026 Source: https://ortax.org/ini-kriteria-wp-yang-jadi-sasaran-ekstensifikasi-oleh-djp Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memiliki mekanisme untuk menetapkan Daftar Prioritas Ekstensifikasi (DPE) sebagai dasar pengawasan terhadap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun [...]
31/07/2026 Source: https://ortax.org/catat-batasan-bebas-pajak-marketplace-dihitung-dari-omzet-toko-online-dan-offline Salah satu kemudahan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace adalah omzet bebas pajak. Ketentuan yang berlaku bagi pedagang orang pribadi ini mengatur [...]
29/07/2026 Source: https://ortax.org/mui-dan-perhimpunan-filantropis-usulkan-zakat-berubah-status-jadi-kredit-pajak Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bersama Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan perpajakan terkait perlakuan zakat. Kedua lembaga mengusulkan agar zakat [...]
28/07/2026 Source: https://ortax.org/begini-mekanisme-pengawasan-otomatis-djp-melalui-coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini dapat melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak secara otomatis melalui Sistem Administrasi Pengawasan DJP. Melalui sistem tersebut, DJP dapat menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan [...]
