Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan untuk PKP Tertentu

18/07/2025 Source: https://ortax.org/pedoman-pengkreditan-pajak-masukan-pkp-tertentu Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdapat mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Di setiap akhir masa, Pengusaha Kena Pajak (PKP) [...]

By |2025-07-18T09:46:45+07:0018 Jul 2025|Article, News|

Kodifikasi Hak dan Kewajiban WP, DJP Akan Resmikan Taxpayer’s Charter

18/07/2025 Source: https://ortax.org/kodifikasi-hak-dan-kewajiban-wp-djp-akan-resmikan-taxpayers-charter Melalui siaran resminya, Direktorat Jenderal Pajak akan meresmikan Taxpayers’ Charter atau Piagam Wajib Pajak. Piagam ini disusun sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi Wajib Pajak [...]

By |2025-07-18T09:44:44+07:0018 Jul 2025|Article, News|

Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

17/07/2025 Source: https://ortax.org/ketentuan-pajak-masukan-yang-tidak-dapat-dikreditkan Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dikenal mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Pajak Masukan merupakan PPN yang dibayar/seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan [...]

By |2025-07-17T10:17:30+07:0017 Jul 2025|Article, News|

Berjualan di Marketplace Luar Negeri, Pedagang Online Juga Bisa Dipotong Pajak

17/07/2025 Source: https://ortax.org/berjualan-di-marketplace-luar-negeri-pedagang-online-juga-bisa-dipotong-pajak Lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025), pemerintah akan melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% untuk pedagang dalam negeri. Pemungutan [...]

By |2025-07-17T10:00:05+07:0017 Jul 2025|Article, News|

Tidak Hanya Untuk UMKM, Pemungutan PPh 22 oleh Marketplace Berlaku untuk Seluruh Pengusaha Online

16/07/2025 Source: https://ortax.org/tidak-hanya-untuk-umkm-pemungutan-pph-22-oleh-marketplace-berlaku-untuk-seluruh-pengusaha-online Peratuan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025) memberikan mandat kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) [...]

By |2025-07-16T10:22:42+07:0016 Jul 2025|Article, News|

Pedagang Online Omzet Tak Lebih Dari Rp500 Juta Tetap Bebas Pajak, Ini Syaratnya

16/07/2025 Source: https://ortax.org/pedagang-online-omzet-tak-lebih-dari-rp-500-juta-tetap-bebas-pajak-ini-syaratnya Bertepatan dengan Hari Pajak Nasional, pemerintah resmi mengatur dasar hukum penunjukan platform marketplace untuk melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor [...]

By |2025-07-16T10:20:19+07:0016 Jul 2025|Article, News|

Ketentuan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Lewat SPHP

15/07/2025 Source: https://ortax.org/pemberitahuan-hasil-pemeriksaan-pajak-lewat-sphp Pada proses pemeriksaan pajak, hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). SPHP [...]

By |2025-07-15T09:33:35+07:0015 Jul 2025|Article, News|

Proses Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak

15/07/2025 Source: https://ortax.org/mempelajari-pembahasan-akhir-hasil-pemeriksaan-pajak Hasil dari pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya ketetapan pajak. Penerbitan ketetapan pajak dilakukan setelah pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada wajib pajak dan [...]

By |2025-07-15T09:30:25+07:0015 Jul 2025|Article, News|

Permohonan Pembahasan Quality Assurance dalam Pemeriksaan Pajak

14/07/2025 Source: https://ortax.org/permohonan-pembahasan-quality-assurance-dalam-pemeriksaan Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Hak ini dapat digunakan apabila [...]

By |2025-07-14T10:36:51+07:0014 Jul 2025|Article, News|

PER-8/2025 Atur Ketentuan Permohonan Perubahan Metode Pembukuan dan Tahun Buku

14/07/2025 Source: https://ortax.org/per-8-2025-atur-ketentuan-permohonan-perubahan-metode-pembukuan-dan-tahun-buku Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025 tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PER-8/2025), Dirjen Pajak [...]

By |2025-07-14T10:16:32+07:0014 Jul 2025|Article, News|
Go to Top