26/08/2026 Source: https://ortax.org/djp-wajibkan-grup-pmn-ajukan-status-wajib-pajak-globe-paling-lambat-september-2026 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan grup perusahaan multinasional (PMN) yang masuk dalam cakupan subjek Pajak Minimum Global, atau Global Anti-Base Erosion (GloBE), untuk mengajukan penambahan status sebagai wajib pajak [...]
13/08/2026 Source: https://ortax.org/batas-waktu-pemberian-jasa-audit-jadi-syarat-wp-kriteria-tertentu-ini-penjelasan-djp Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa batas maksimal 5 tahun pemberian jasa audit yang menjadi salah satu persyaratan penetapan wajib pajak kriteria tertentu, berlaku bagi akuntan publik secara individual, bukan [...]
13/08/2026 Source: https://ortax.org/npwp-tak-valid-di-oss-djp-sarankan-cek-kswp Wajib pajak yang mendapati notifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak valid saat mengakses sistem Online Single Submission (OSS) perlu memastikan status Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terlebih dahulu. [...]
06/08/2026 Source: https://ortax.org/pph-pasal-22-marketplace-ditunda-purbaya-siapkan-pmk-penundaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru untuk menunda pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace. [...]
06/08/2026 Source: https://ortax.org/pajak-marketplace-ditunda-lagi-ini-pernyataan-djp Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengumuman resminya menyampaikan bahwa implementasi pajak marketplace, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, kembali ditunda. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP [...]
05/08/2026 Source: https://ortax.org/djp-tambah-role-signer-spt-pph-pasal-21-pph-pasal-26-induk-tak-bisa-lihat-detail-spt Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memperkenalkan fitur role access baru pada layanan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yakni role Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk). Sebelumnya, pemberian akses sebagai [...]
05/08/2026 Source: https://ortax.org/djp-teliti-penghapusan-bukti-potong-di-coretax-wp-berpotensi-diminta-betulkan-spt Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini tengah meneliti kebenaran isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, khususnya terkait tindakan penghapusan data bukti potong di Coretax. Penelusuran ini dilakukan oleh [...]
03/08/2026 Source: https://ortax.org/praktisi-sistem-marketplace-belum-pisahkan-ppn-seller-pkp-berpotensi-dipotong-pph-lebih-besar Mulai 1 Agustus 2026, seller atau merchant berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berjualan melalui marketplace berpotensi mengalami pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 lebih besar dari yang seharusnya. Kondisi tersebut dapat terjadi [...]
03/08/2026 Source: https://ortax.org/praktisi-soroti-perlakuan-harga-diskon-dalam-pajak-marketplace-djp-diminta-beri-kepastian Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% bagi pedagang di marketplace. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025), empat marketplace yang telah [...]
31/07/2026 Source: https://ortax.org/ini-kriteria-wp-yang-jadi-sasaran-ekstensifikasi-oleh-djp Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memiliki mekanisme untuk menetapkan Daftar Prioritas Ekstensifikasi (DPE) sebagai dasar pengawasan terhadap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun [...]
