Source : https://www.cnbcindonesia.com/news/20230609143717-4-444581/urus-kasus-transaksi-rp349-t-mahfud-minta-tambahan-anggaran/
09 June 2023
Jakarta, Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengusulkan tambahan anggaran bagi kementeriannya untuk 2024 sebesar Rp 91,96 miliar. Banyak program yang ditanggung Kemenko Polhukam sehingga ia membutuhkan tambahan anggaran, termasuk untuk penyelidikan, penindakan, dan penegakan hukum pada Ditjen Bea Cukai dan Pajak.
Untuk pagu indikatif Kemenko Polhukam sendiri, sebetulnya telah disiapkan sebesar Rp 320.41 miliar. Kata Mahfud, total pagu indikatif itu hanya naik Rp 20 ribu dari pagu awal Kemenko Polhukam untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 320,41 miliar. Namun untuk 2023 anggarannya terkena blokir atau automatic adjustment Rp 23,04 miliar sehingga hanya menjadi Rp 297,32 miliar.
Karena masih banyaknya tugas yang harus diurus, Mahfud mengatakan, kebutuhan anggaran 2024 juga perlu disesuaikan, sehingga total usulan tambahan anggaran yang ia ajukan dan telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPR sebesar Rp 412,38 miliar.
“Itu tadi yang kami sampaikan untuk anggaran rutin yang bisa diprediksi akan dan harus dilakukan. Terkadang banyak sekedar tugas ad hoc yang muncul secara mendadak di luar tugas rutin dan biaya besar,” kata Mahfud di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Mahfud menjabarkan secara rinci program yang membutuhkan tambahan anggaran untuk 2024. Salah satunya adalah untuk penyelidikan, penindakan, dan penegakkan hukum pada sektor Bea Cukai dan Pajak dengan total kebutuhan Rp 2 miliar.
Tambahan anggaran ini ia masuk ke dalam Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang telah mendapat pagu indikatif sebesar Rp 12,61 miliar.
“Penyelidikan, penindakan, dan penegakkan hukum pada sektor bea cukai dan pajak ini sebesar Rp 2 miliar,” ujar Mahfud.
Selain itu ada program lainnya yang termasuk dalam program koordinasi pelaksanaan kebijakan tahun anggaran 2024 selain untuk urus kasus di direktorat di bawah Kementerian Keuangan itu, diantaranya rekomendasi kebijakan meningkatkan persentase daerah dengan nilai indeks inovasi yang tinggi sebesar Rp 1,15 miliar.
Selain itu ada forum internasional yang dipimpin Menko Polhukam dan tindak lanjut tindak pidana perdagangan orang di luar negeri sebesar Rp 2 miliar. Lalu ada koordinasi di bidang pertahanan negara seperti untuk pemanfaatan pulau kecil hingga smart defense Rp 8,5 miliar hingga penugasan presiden pada bidang politik, hukum, dan keamanan Rp 7 miliar.
Di samping untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan, Mahfud juga meminta tambahan untuk program dukungan manajemen, mulai dari yang untuk pengembangan aplikasi JDIH Kemenko Polhukam sebesar Rp 313,49 juta, layanan kearsipan IKN Rp 389,04 juta, pengadaan CASN Rp 400 juta, hingga pengawasan pengamanan pemilu dan pos pengamanan pemilu 2024 sebesar Rp 678 juta.
Di luar itu, Mahfud menekankan, sebetulnya masih banyak program lain yang selama ini tidak masuk ke dalam pagu anggaran Kemenko Polhukam tapi tiba-tiba sudah menjadi tugas negara. Karena itu, ia berharap anggaran di luar dugaan itu penting disiapkan demi mengantisipasi kebutuhan mendesak.
“Seperti tim penyelesaian non yudisial pelanggaran berat masa lalu itu tidak ada di anggaran tapi tiba-tiba muncul ini ditugaskan negara, BLBI di luar tugas kami tapi muncul kasusnya kita yang ambil, TPPU, TPPO,” ujar Mahfud.
“Terkadang uang yang dikeluarkan untuk masalah itu sedikit tapi kalau yang dibiarkan yang merugikan negara bisa ratusan kali lebih besar misal untuk kerusuhan kita tak bisa ngirim tim kalau uangnya tidak ada tapi kalau tidak ditangani, kita hanya butuh uang Rp 5 miliar tapi kita enggak ada uangnya itu kalau tidak ditangani kehancurannya untuk rehabilitasi bisa ratusan miliar,” ucapnya.
