Jumat, 30 April 2021 / 06:58 WIB
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210429151531-532-636490/ri-perlu-investasi-rp6000-triliun-pada-2022
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memproyeksikan Indonesia perlu aliran investasi Rp5.891,4 triliun hingga Rp5.931,8 triliun untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen sampai 6 persen pada tahun depan.
Proyeksi ini tertuang di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.
“Ini perlu investasi dari pemerintah dan swasta, terutama swasta, khususnya di sektor yang masih idle,” ungkap Suharso di acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021 secara virtual pada Kamis (29/4).
Rinciannya, perlu investasi dari pemerintah senilai Rp439,4 triliun sampai Rp497 triliun. Lalu, investasi BUMN Rp503,1 triliun hingga Rp577 triliun dan swasta Rp4.948,9 triliun sampai Rp4.857,7 triliun.
Artinya, porsi investasi dari swasta akan mencapai 81,9-84 persen dari total kebutuhan. Sementara investasi pemerintah 7,5-8,4 persen dan BUMN 8,5-9,7 persen.
Suharso mengatakan estimasi kebutuhan investasi ini akan digunakan untuk menunjang pembangunan yang menciptakan pertumbuhan. Yakni berupa pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan serta pemerataan, misalnya melalui proyek di Papua dan pemindahan ibu kota negara (IKN).
Lalu, akan digunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui pembangunan kawasan industri, peningkatan peran UMKM, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, food estate, hingga destinasi wisata.
Kemudian, untuk memperkuat infrastruktur dan pelayanan dasar melalui pembangunan jaringan utama pelabuhan terpadu dan transformasi digital. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
“Melalui reformasi sistem perlindungan sosial, sistem kesehatan nasional, dan reformasi pendidikan keterampilan,” tuturnya.
Sisanya, aliran investasi dibutuhkan untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dan perubahan iklim. Misalnya, melalui pembangunan proyek fasilitas pengolahan limbah B3.
Kendati kebutuhan investasi tinggi, Suharso menekankan penting bagi kementerian/lembaga untuk tidak sekedar mengajukan usulan pembangunan sebuah proyek infrastruktur. Ia meminta kebutuhan dan manfaatnya benar-benar ada.
Sebab, menurut catatannya, sering terjadi pembangunan infrastruktur tapi pada akhirnya tidak terpakai. Setelah rusak, kementerian/lembaga akan mengajukan usulan anggaran untuk perbaikannya.
“Bappenas sudah lihat ada pelabuhan yang diresmikan Pak Presiden pada 2016, lalu rusak dan diajukan di 2019, baru 2022 bisa digunakan, tapi hanya beberapa kapal yang bisa pakai, ini beberapa kesalahan kita,” jelasnya.
Berikut rincian kebutuhan dana untuk prioritas nasional:
- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan Rp47,5 triliun
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Rp106,2 triliun
- Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Rp237 triliun
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Rp5 triliun
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Rp125,7 triliun
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Rp9,6 triliun
- Memperkuat stabilitas politik, hukum, dan HAM serta transformasi pelayanan publik Rp46,7 triliun
Major project RKP 2022
- Kawasan industri dan smelter Rp4,48 triliun
- Food estate Rp3,9 triliun
- Destinasi wisata Rp6,78 triliun
- Sistem kesehatan nasional Rp15,05 triliun
- Reformasi pendidikan keterampilan Rp2,57 triliun
- Transformasi digital Rp19,79 triliun
