Kamis, 24 September 2020 / 17:45 WIB
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4365209/transaksi-pembayaran-pajak-di-bukalapak-naik-86-persen
Liputan6.com, Jakarta – Transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotif (E-Samsat) di platform digital Bukalapak meningkat 86 persen dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan pengguna jasanya ini pun naik 55 persen.
“Transaksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (E-Samsat) yang mencapai 86 persen dan pertumbuhan pengguna hingga 55 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” kata CEO Bukalapak, Rachmat Kaimuddin dalam diskusi virtual bertajuk: Tuntas dan Tunai Pajak Bersama Bukalapak, Jakarta, Kamis (24/9).
Rachmat menambahkan, di masa pandemi ini tingkat pembayaran PBB dan pajak kendaraan bermotor di Bukalapak juga mengalami peningkatan. Setiap bulannya ada 20 persen peningkatan transaksi pembayaran pajak.
“Selama pandemi ini terjadi peningkatan transaksi 20 persen setiap bulannya,” kata Rachmat.
Capaian tersebut didukung dengan perluasan wilayah pembayaran. Tahun lalu, daerah yang telah bergabung untuk live PBB dan E-Samsat yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kini di tahun 2020 terjadi penambahan wilayah yakni Provinsi Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Utara untuk PBB dan Jawa Tengah untuk E- Samsat.
Selain itu, tahun ini Bukalapak menjadi marketplace pertama yang menerima pembayaran E-Samsat lewat Mitra Bukalapak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menggalakkan pembayaran pajak daerah.
Untuk itu, dia menargetkan akan tahun depan pertumbuhan transaksi pembayaran pajak bisa tumbuh 3 kali lipat.
“Tahun depan, kami menargetkan pertumbuhan transaksi hingga 3x lipat dari tahun ini,” kata dia.
Tata cara pembayaran PBB dan e-samsat di Bukalapak berfokus pada proses pembayaran yang real time, aman dan mudah diakses. Apalagi di masa pandemi pengguna tetap bisa menunaikan kewajibannya membayar PBB tanpa harus keluar rumah atau kontak dekat dengan orang lain.
“Selain komitmen kami pada penciptaan kesetaraan akses teknologi, tentu hal ini ditujukan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik dari pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pendapatan negara,” sambungnya.
