Selasa, 5 Oktober 2021 / 06:00 WIB
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211004185107-532-703271/sri-mulyani-klaim-ruu-hpp-berpihak-pada-masyarakat-kecil
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) memberi keberpihakan kepada masyarakat kecil dan pelaku usaha kecil menengah (UKM).
Hal ini diungkapkan Ani, sapaan akrabnya, saat melantik 809 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada Senin (4/10). Lebih lanjut, ia meminta jajaran pejabat yang dilantik hari ini bisa turut menginformasikan makna keberpihakan RUU HPP kepada masyarakat luas.
“Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita memberikan pemihakan kepada masyarakat kecil. Tunjukkan bahwa UU ini memberikan ruang yang sangat besar bagi ekonomi untuk berkembang, terutama usaha kecil menengah,” ucap Ani.
Tak hanya memberi keberpihakan kepada masyarakat, ia juga menyatakan bahwa pemerintah sengaja menyusun RUU HPP untuk meningkatkan skala perekonomian Indonesia ke depan. Sebab, RUU HPP ini bisa meningkatkan potensi perpajakan nasional.
“Saya juga minta pelaksanaan UU HPP apabila telah disahkan oleh DPR dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin manfaatnya bagi Indonesia,” katanya.
Yang tak ketinggalan, menurut bendahara negara, RUU HPP juga untuk membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien. Selain itu, dapat membantu pemerintah untuk menghindarkan berbagai langkah-langkah pengurangan potensi penerimaan pajak.
Sebagai informasi, pemerintah bersama DPR telah sepakat untuk meneruskan pembahasan RUU HPP dari tingkat pertama ke tingkat kedua. RUU HPP merupakan revisi dari UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
