27/08/2024

Source: https://www.pajak.com/pajak/sri-mulyani-beberkan-8-tujuan-pembangunan-core-tax/

Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberkan 8 tujuan pembangunan Pembaruan Inti Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP)/Core Tax Administration System (CTAS) atau core tax. Tujuan tersebut ia sampaikan bersama Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo beserta jajaran dalam rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menteri terkait, di Istana Merdeka, (31/7).

“Transformasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan menggunakan digital teknologi dan manajemen data melengkapi refromasi organisasi, sumber daya manusia (SDM), proses bisnis dan peraturan. Ini merupakan keniscayaan, kebutuhan dan keharusan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak dan peningkatan voluntary complience. Pajak yang kuat mendukung dan menopang pembangunan berkelanjutan dan untuk mencapai Kesejahteraan yang berkeadilan di seluruh Indonesia,” tulis Sri Mulyani dalam akun Instagramnya @smiindrawati, dikutip Pajak.com, (2/8).

Terlebih saat ini DJP sudah menangani 70 juta Wajib Pajak dengan volume e-Faktur mencapai 776 juta, Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak 74 juta, dan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan sebanyak 31 juta.

8 Tujuan Pembangunan “Core Tax”

Ia menjelaskan bahwa core tax adalah reformasi sistem teknologi informasi, manajemen data, dan proses bisnis berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 yang memiliki 8 tujuan utama, yaitu:

  1. Melakukan otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan dari mulai pendaftaran, ekstensifikasi, pembayaran, pelaporan, layanan Wajib Pajak, data pihak ketiga, dan pertukaran informasi;
  2. Meningkatkan data analytics, yakni kepatuhan Wajib Pajak berbasis risiko, business intelligence, serta pengelolaan akun Wajib Pajak terdiri dari 3 modul, yaitu revenue accounting system, taxpayer profile, potential revenue monitoring;
  3. Menciptakan transparansi akun Wajib Pajak dengan kemampuan melihat seluruh transaksi untuk mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan;
  4. Perbaikan layanan perpajakan yang cepat karena dapat diakses dari berbagai saluran dan dapat dimonitor secara real-time oleh Wajib Pajak;
  5. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak;
  6. Menyediakan data yang lebih kredibel (valid dan terintegrasi) dan memperluas jaringan integrasi data pihak ketiga;
  7. Menciptakan knowledge management for better decision dan menjadikan DJP sebagai data and knowledge driven organization; dan
  8. Laporan keuangan DJP yang pruden dan accountable (revenue accounting system).