Selasa, 22 Juni 2021 / 08:40 WIB

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210622072614-85-657576/realisasi-belanja-daerah-baru-rp23132-t-per-mei-2021

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan realisasi belanja daerah hingga Mei 2021 hanya Rp231,32 triliun. Angka itu baru 20,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang sebesar Rp1.148,18 triliun.

“APBD mengalami kendala besar, sehingga seharusnya pemulihan ekonomi betul-betul berharap bisa diakselerasi karena sangat-sangat menentukan bagi pemulihan ekonomi dan kelancaran penanganan covid-19,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (21/6).

Ia menjelaskan realisasi belanja daerah Mei 2021 lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu. Pada Mei 2020, realisasi belanja APBD tercatat sebesar Rp291,72 triliun atau 24,9 persen dari target Rp1.005,82 triliun.

Sri Mulyani merinci realisasi belanja APBD 2021 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp128,93 triliun, belanja barang dan jasa Rp49,76 triliun, belanja modal Rp12,47 triliun, dan belanja lainnya Rp40,16 triliun.

Sementara, penerimaan daerah hingga Mei 2021 tercatat sebesar Rp291,72 triliun. Jumlahnya baru sebesar 27 persen dari APBD 2021 yang sebesar Rp1.078,69 triliun.

“Kondisinya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan Mei 2021 adalah 27 persen dari target APBD,” katanya.

Rincian penerimaannya terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp68,57 triliun, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp211,79 triliun, dan lainnya Rp11,36 triliun.

Jumlah penerimaan daerah pada Mei 2021 juga lebih rendah dari posisi Mei 2020 yang sebesar Rp318,42 triliun. Angka itu setara dengan 32,5 persen dari target APBD 2020 yang sebesar Rp980,54 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat belanja APBD. Dana ini diperlukan agar memberi sumbangan pada pemulihan ekonomi usai tertekan dampak pandemi covid-19.

“Harus mempercepat belanja pemerintah terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat. Demand side harus diperbesar, sisi permintaan harus diperbesar,” katanya.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar APBD bisa digunakan untuk memberi stimulus kepada dunia usaha. Hal ini perlu agar roda industri bisa berjalan lagi.

“Kita harus juga mendorong agar industri mulai bangkit, para pekerja mulai bekerja, domestic supply side harus ditingkatkan,” pungkas Jokowi.