07/02/2025

Source: https://artikel.pajakku.com/ppnbm-dtp-mobil-listrik-2025-insentif-berlanjut-simak-aturan-terbarunya/

Pemerintah Indonesia kembali memperpanjang kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan listrik. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, mendukung industri otomotif nasional, serta berkontribusi terhadap target net zero emissions pada 2060.

Insentif ini pertama kali diperkenalkan pada 2024 dan kini diperpanjang hingga 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/2024. Dengan kebijakan ini, harga mobil listrik menjadi lebih kompetitif di pasar domestik, sekaligus menarik lebih banyak konsumen untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik berbasis baterai.

Aturan Terbaru PPnBM DTP untuk Mobil Listrik 2025

Pemberian insentif PPnBM DTP untuk mobil listrik berlaku bagi kendaraan yang memenuhi kriteria tertentu. Berikut beberapa poin utama dari kebijakan ini:

1. Cakupan Kendaraan

Insentif ini diberikan untuk kendaraan listrik berbasis baterai yang memenuhi persyaratan tertentu, baik yang dirakit di dalam negeri (CKD) maupun diimpor dalam bentuk utuh (CBU). Pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan komponen lokal dalam produksi kendaraan listrik untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional.

2. Besaran Insentif

  • Mobil listrik CKD mendapatkan PPnBM DTP 100% sehingga harga jualnya lebih terjangkau.
  • Mobil listrik CBU mendapatkan insentif lebih kecil, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kandungan lokal (TKDN) yang digunakan.

Langkah ini bertujuan untuk mendorong produsen global untuk berinvestasi di Indonesia, sekaligus mempercepat pertumbuhan industri kendaraan listrik di dalam negeri.

3. Syarat Kandungan Lokal (TKDN)

Agar mendapatkan insentif, kendaraan listrik harus memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 40%. Kebijakan ini diharapkan dapat:

  • Meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
  • Menciptakan lapangan kerja baru di sektor manufaktur otomotif dan industri pendukung.

4. Masa Berlaku Insentif

PPnBM DTP untuk mobil listrik berlaku hingga akhir tahun 2025, dengan kemungkinan evaluasi lebih lanjut tergantung pada perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia.

Syarat Mendapatkan Insentif PPnBM DTP

Agar bisa menikmati manfaat insentif PPnBM DTP, kendaraan listrik harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif berikut:

  1. Terdaftar dalam surat persetujuan dari Kementerian Investasi/BKPM.
  2. Untuk mobil CBU, dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) harus sesuai dengan ketentuan kepabeanan serta mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan pemanfaatan insentif impor.
  3. Untuk mobil CKD, penyerahan kendaraan harus dilengkapi dengan faktur pajak yang mencantumkan merek, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan.

Dampak Positif Kebijakan PPnBM DTP Mobil Listrik

Kebijakan PPnBM DTP untuk mobil listrik memberikan berbagai dampak positif, baik bagi konsumen, industri otomotif, maupun perekonomian nasional.

1. Meningkatkan Minat Konsumen

Dengan adanya potongan pajak yang signifikan, harga mobil listrik menjadi lebih kompetitif dibandingkan kendaraan konvensional.

Misalnya, jika harga awal sebuah mobil listrik sekitar Rp800 juta, dengan insentif PPnBM DTP harga bisa turun hingga 15-20%, tergantung model dan spesifikasi. Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

2. Mendorong Investasi di Industri Otomotif

PPnBM DTP tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga memberikan dorongan besar bagi industri otomotif dalam negeri. Beberapa manfaatnya antara lain:

  • Menarik investasi asing untuk membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia.
  • Memacu pengembangan komponen lokal, seperti baterai listrik, motor listrik, dan sistem pengisian daya.
  • Meningkatkan daya saing produsen mobil listrik nasional dalam menghadapi persaingan global.

3. Mengembangkan Infrastruktur Kendaraan Listrik

Seiring dengan meningkatnya permintaan mobil listrik, sektor pendukung seperti baterai listrik dan stasiun pengisian daya (EV Charging Station) juga diproyeksikan mengalami pertumbuhan signifikan. Ini akan menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian nasional.

Tantangan Implementasi PPnBM DTP

Meski kebijakan ini menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar implementasinya berjalan optimal:

Kesadaran Konsumen yang Masih Rendah

  • Banyak masyarakat yang masih ragu beralih ke mobil listrik karena keterbatasan informasi mengenai manfaat dan insentif yang tersedia.
  • Edukasi dan sosialisasi dari pemerintah serta produsen kendaraan listrik sangat diperlukan.

Infrastruktur Pengisian Daya yang Belum Merata

  • Ketersediaan stasiun pengisian daya listrik (EV Charging Station) masih terbatas di beberapa daerah.
  • Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung adopsi kendaraan listrik secara luas.

Ketersediaan Model Kendaraan Listrik

  • Konsumen membutuhkan lebih banyak pilihan model mobil listrik dengan harga yang bervariasi.
  • Produsen perlu memperluas jajaran kendaraan listrik yang sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia.

Keberlanjutan Regulasi dan Insentif

  • Agar industri otomotif semakin berkembang, kebijakan ini harus konsisten dan berkelanjutan.
  • Pemerintah perlu memastikan dukungan regulasi yang stabil agar produsen memiliki kepastian dalam berinvestasi di Indonesia.

Kesimpulan

Perpanjangan PPnBM DTP untuk mobil listrik merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung transisi menuju kendaraan ramah lingkungan dan net zero emissions 2060. Insentif ini tidak hanya menurunkan harga kendaraan listrik di pasar domestik, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri otomotif serta investasi di sektor manufaktur.

Agar implementasi berjalan lebih optimal, pemerintah, produsen, dan masyarakat harus berkolaborasi dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri kendaraan listrik di Asia Tenggara.