OJK Catat 2 Juta Rekening Dibuka pada Oktober 2021

Rabu, 03 November 2021 / 10:11 WIB

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211102152216-78-715591/ojk-catat-2-juta-rekening-dibuka-pada-oktober-2021

Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembukaan rekening baru sebanyak 2.008.165 sepanjang bulan inklusi keuangan (BIK) 2021. Hal ini tepatnya terjadi pada 1 Oktober sampai 31 Oktober 2021.

“Hasil capaian transaksi produk layanan jasa keuangan selama bulan inklusi keuangan untuk industri perbankan terdapat 2.008.165 rekening baru,” ungkap Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito dalam Penutupan BIK 2021, Selasa (2/11).

Selain itu, perbankan tercatat menyalurkan kredit kepada 168.370 debitur sepanjang Oktober 2021. Selanjutnya, terdapat pembukaan polis asuransi sebanyak 93.683 polis.

Transaksi juga terjadi di layanan jasa keuangan lain, seperti pasar modal, perusahaan pembiayaan, pegadaian, hingga teknologi finansial (financial technology/fintech) atau pinjaman online (pinjol).

“Bagaimana dengan pasar modal? Ada pembukaan rekening 330 ribu rekening,” imbuh Sarjito.

Lalu, OJK mencatat perusahaan pembiayaan menyalurkan pembiayaan kepada 633.142 debitur, pembukaan rekening pegadaian sebanyak 15.168 rekening, dan pembukaan akun di fintech sebanyak 58.452 akun.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan pihaknya terus meningkatkan tingkat inklusi dan literasi masyarakat terhadap produk jasa keuangan.

“Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan atau dengan kata lain tingkat literasi masih relatif rendah, yaitu 38 persen pada 2019,” ucap Tirta.

Ia mengatakan porsi masyarakat yang tergolong dewasa dan ikut program dana pensiun (dapen) hanya 6 persen. Angka itu terbilang rendah.

“Padahal dana pensiun harus disiapkan agar pada hari tua tidak jadi beban bagi ahli waris di kemudian hari,” terang Tirta.

Untuk itu, OJK bersama sejumlah pemangku kepentingan lain terus berupaya melakukan sosialisasi agar pemahaman masyarakat terhadap layanan jasa keuangan meningkat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 90 persen pada 2024 mendatang.

Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Inklusi ini bisa terwujud kalau semua orang dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Efek yang diharapkan tentu saja meningkatnya kemampuan ekonomi dan berkurangnya kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.

Definisi ini berkaitan dengan literasi keuangan atau tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan mengenai produk dan layanan keuangan.

Berdasarkan survei akhir 2019, hasil indeks inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai 76,2 persen. Angka tersebut menurutnya naik jauh dibanding 3 tahun yang lalu yaitu 69 persen.

Sementara, tingkat literasi keuangan tercatat baru 38 persen, mewakili 34 provinsi di RI dengan responden sebanyak 12.700 orang.