Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hadi Poernomo, memberikan usul kepada Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani. Usul tersebut berupa pemberlakuan bank data yang berfungsi sebagai CCTV perpajakan.
Latar belakang usul bank data untuk CCTV perpajakan muncul atas pertimbangan dari Menkeu Sri Mulyani yang ingin melakukan pembenahan dalam skema pembayaran uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perombakan tersebut merupakan imbas dari dana pensiunan PNS yang sangat membebani belanja dan anggaran pemerintah.
Sehingga Hadi memberi saran kepada Menkeu Sri Mulyani guna mengatasi solusi atas problematika dana pensiunan PNS. Sistem ini diklaim bisa membuat negara mendapat pemasukan lebih besar. Selain itu, juga memberi negara wewenang penuh dalam pengaturan keuangan untuk kebutuhan masyarakat seperti subsidi, operasional, dan investasi.
Diketahui bahwa pada pembayaran uang pensiun memakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 2800 triliun. Imbasnya adalah kebutuhan belanja dari negara harus turut menyesuaikan dengan pengeluaran negara lainnya.
Skema pensiun PNS masih menggunakan sistem pay as you go. Penghitungannya adalah dana pensiun dipotong dari gaji PNS sebesar 4,75% yang dihimpun oleh PT Taspen (Tabungan Simpanan Pensiun), nantinya juga mendapat dana tambahan dari APBN.
Hal serupa juga terjadi pada pensiunan TNI/Polri yang dananya dikelola oleh PT Asabri. Menkeu Sri Mulyani kembali berpendapat bahwa dana pensiun tidak hanya serta-merta dipotong dari gaji per bulan, akan tetapi dari pemerintah sebagai pemberi kerja untuk PNS juga membayarkan iuran pensiunan.
Kondisi yang tidak ideal saat ini adalah para PNS maupun TNI/Polri bisa mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan di Asabri. Namun, ketika nanti sudah pensiun, tetap mendapatkan dana pensiunan tambahan dengan skema pembiayaan dari APBN secara penuh.
Menkeu Sri Mulyani juga menyerukan kepada instansi pemerintah lainnya juga turut memperhatikan masalah ini. Hal ini merupakan sistem peraturan yang sudah sangat lama sejak 60 tahun yang lalu. Menkeu mengharapkan adanya regulasi yang mengikat seperti UU Pensiun untuk bisa membatasi dana pensiun yang diprediksikan bakal membengkak imbas dari akan banyaknya jumlah pensiunan di masa mendatang.
Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/5054958/atasi-anggaran-pensiunan-pns-hadi-poernomo-usulkan-cctv-perpajakan
