Senin, 26 April 2021 / 20:07 WIB
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210426192833-92-635037/lonjakan-klaster-kantor-di-dki-pebisnis-berat-bila-wfh-lagi
Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengaku khawatir dengan melonjaknya kasus covid-19 di klaster perkantoran ibu kota. Namun, ia menyebut akan berat bagi pengusaha bila masalah itu kemudian dijadikan dasar pemerintah untuk melaksanakan sistem kerja dari rumah (WFH) penuh lagi.
Pasalnya tak semua sektor memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah. Dia mengatakan yang dapat dilakukan adalah menekan angka karyawan bekerja di kantor semaksimal mungkin.
“Saya rasa tidak semua pengusaha bisa memberlakukan WFH karena ada perusahaan tertentu, bidang jasa tertentu yang mereka perlu operator. Tapi yang diharapkan menekan sedikit mungkin orang kerja di kantor, artinya apakah bisa dari 25 persen jadi 15 persen? Itu sesuatu yang dipertimbangkan dunia usaha,” jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/4).
Lebih lanjut, Sarman mengatakan pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi kunci dalam menekan laju kluster perkantoran. Karena itu, dia mengingatkan kepada pengusaha ibu kota untuk menegakkan prokes agar angka tidak makin membludak.
Tak hanya pengusaha, ia juga meminta pekerja untuk disiplin. Menurut dia, percuma bila prokes dilaksanakan ketat di kantor tapi di luar itu karyawan berkerumun dan melanggar aturan.
“Kami juga berharap agar pengusaha mengevaluasi kembali kebijakan pemerintah untuk mengurangi WFO. Kalau memungkinkan silahkan, balik ke kebutuhan masing-masing,” ujarnya.
Yang tak kalah penting, lanjutnya, adalah pelarangan pulang kampung alias mudik. Ia ingin para pengusaha juga tegas dalam melarang karyawan untuk tidak melakukan mudik guna menekan penyebaran virus.
Sedangkan, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menyebut sebelum pemerintah provinsi (Pemprov) mengharuskan WFO penuh, ia meminta agar mereka mengkaji terlebih dulu dulu standar atau ambang batas maksimal jumlah karyawan yang terinfeksi covid-19.
Kalau tidak begitu, ia menilai kebijakan tidak akan efektif. “Kalau terapkan WFH penuh harus ada standar dulu dong berapa kenaikannya, cara mainnya gimana biar jelas,” katanya.
Meski tak punya banyak pilihan bila Pemprov bakal mengambil kebijakan lebih ketat lagi, namun ia mengingatkan dampaknya terhadap produktivitas dan perekonomian.
Dari kacamata dia, kasus kluster perkantoran melonjak karena ketidakdisiplinan. Tak selalu harus terjadi di perkantoran, ia menilai aktivitas di luar perkantoran pun bisa jadi pemicu.
Misalnya kerumunan Jakmania di Bundaran HI yang terjadi pada Minggu (25/4) malam hingga dini hari. Euforia seperti itu, lanjutnya, juga berkontribusi pada kenaikan itu.
“Juga mungkin karena pikirnya sudah mulai vaksin, mulai aman dan kendor prokesnya, prokes jalan terus harusnya,” paparnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan kasus positif covid-19 di klaster perkantoran kembali meningkat. Data mereka menunjukkan bahwa pada periode 12-18 April 2021 ada 425 jumlah kasus positif yang ditemukan di 177 perkantoran.
Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibanding periode 5-11 April 2021 yang hanya mencatatkan 157 kasus dari 78 perkantoran.
Sebagian besar kasus konfirmasi covid-19 di perkantoran terjadi pada perkantoran yang sudah menerima vaksinasi covid-19.
Dalam keterangannya, Pemprov DKI meminta warga tetap mewaspadai penularan virus corona, meski telah mendapatkan vaksin. Menurutnya, vaksinasi hanya memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat Covid-19 dan tetap bisa menularkan jika seorang terinfeksi Covid-19.
Menanggapi itu, Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mendorong pemerintah dan institusi kerja agar kembali menerapkan kebijakan WFH secara penuh.
Kebijakan full WFH menurutnya perlu kembali diperketat pada perusahaan non-esensial, sementara perusahaan yang dikecualikan atau perusahaan esensial dapat bekerja secara WFH dan WFO dengan porsi yang pas sesuai kajian epidemiologis.
“WFO yang cenderung meningkat dan mendekati situasi sebelum pandemi ini yang salah kaprah. Jadi namanya WFH harus terus diterapkan, walaupun orang itu pernah komorbid lalu sudah divaksin dan dia disuruh masuk, itu salah,” kata Dicky, Senin (26/4).
