Jokowi, Pemecatan Pertamina dan Perlunya Sanksi ‘Gemar’ Impor

Jumat, 12 Maret 2021 / 08:35 WIB

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210312064250-85-616531/jokowi-pemecatan-pertamina-dan-perlunya-sanksi-gemar-impor

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Jokowi pernah memecat petinggi PT Pertamina (Persero). Kabar pemecatan disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan.

Luhut tak menyebut secara pasti siapa petinggi yang dipecat Jokowi tersebut. Ia hanya mengatakan pemecatan dilakukan Jokowi karena ia merasa jengkel pejabat tersebut masih gemar memakai barang impor dan tidak mau meningkatkan pemakaian komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek perusahaan.

Salah satunya, pipa impor. Padahal kata Luhut, pipa sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri.

“Pertamina ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal sudah bisa dibuat di Indonesia,” ucapnya saat berbicara dalam Rapat Kerja Nasional Penguatan Ekonomi Inovasi Teknologi BPPT 2021, beberapa waktu lalu.

Masalah TKDN industri hulu migas memang jadi perhatian pemerintah sejak lama. Ini mengingat besarnya investasi proyek-proyek sektor tersebut, terutama yang digarap Pertamina dan anak usahanya.

Sebagai contoh, proyek Pertamina dalam Program Strategis Nasional (PSN) seperti Kilangan Bontang, Kilang Tuban, Revinery Development Master Plan (RDMP), Blok Migas Masela, lapangan gas Jambaran-Tiung Biru, serta Indonesia Deepwater Development (IDD) yang punya nilai investasi mencapai sekitar Rp794,5 triliun.

Namun, memenuhi target TKDN di sektor hulu migas memang bukan perkara mudah. Kepala Divisi Pengelolaan Barang dan Jasa SKK Migas Erwin Suryadi mengatakan di samping kebutuhan spesifikasi barang dan jasa yang tinggi, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga mencari komponen lokal dengan harga murah.

Di masa pandemi covid-19, upaya tersebut makin sulit dilakukan. Pasalnya, banyak perusahaan lokal yang jadi bagian dari rantai pasok industri hulu migas terganggu.

Karena kesulitan itu, tahun lalu capaian TKDN hulu migas sendiri hanya di angka 56 persen dari total pengadaan barang dan jasa yang mencapai US$3 miliar atau sekitar Rp42,9 triliun (kurs Rp14.405 per US$).

Angka tersebut cukup jauh di bawah capaian 2019 yang mencapai 61 persen dengan total pengadaan US$5,2 miliar atau sekitar Rp74,4 triliun.

“Itu memang tidak terlalu sesuai target yang diharapkan, karena memang kebetulan awal dari covid-19 jadi agak kesulitan perusahaan melakukan adjusment,” terangnya dalam diskusi virtual Membedah Peluang Bisnis 70 Triliun di Sektor Hulu Migas beberapa waktu lalu.

Mengingat belum banyaknya perubahan kondisi pandemi di tahun ini, SKK Migas juga memasang target yang relatif rendah yakni 57 persen.

“Mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama dan berkolaborasi. Kita membuka pintu sebesar-besarnya bagi para investor atau peminat yang mampu untuk masuk di hulu migas,” tuturnya.