Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mengimplementasikan Compliance Risk Management (CRM) untuk mengelola kepatuhan wajib pajak. Melalui sistem CRM proses pengelolaan risiko wajib pajak akan dilakukan secara sistematis oleh DJP dengan membuat pilihan perlakukan yang di dapat.

Implementasi CRM ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak dan sumber daya yang dimiliki.

Apa yang dimaksud CRM(Compliance Risk Management) ?

Compliance Risk Management yang selanjutnya disingkat CRM adalah suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan Wajib Pajak serta evaluasinya sehingga menjadi kerangka kerja yang sistematis, terukur, dan objektif.

Apa saja Implementasi CRM dalam kegiatan Ekstensifikasi ?

Implementasi CRM Fungsi Ekstensifikasi.

Ketentuan terkait implementasi CRM dalam kegiatan Ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

  1. Tahap pertama tata cara Ekstensifikasi adalah tahap perencanaan Ekstensifikasi yang diakhiri dengan penyusunan DSE;
  2. Wajib Pajak yang tercantum dalam DSE diurutkan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilakukan DJP;
  3. Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan output dari CRM Fungsi Ekstensifikasi yang ditampilkan pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Wajib Pajak yang tercantum dalam DSE sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditampilkan dalam Peta Kepatuhan CRM Fungsi Ekstensifikasi sebagai berikut:

     Keterangan:

  • Risiko Ekstensifikasi adalah tingkat kemungkinan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif namun tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  • Tingkat Kemungkinan Ketidakpatuhan (sumbu X) adalah tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif namun tidak mendaftarkan diri.
  • Dampak Fiskal (sumbu Y) adalah konsekuensi hilangnya penerimaan dari Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif namun tidak mendaftarkan diri.
  1. DSE sebagaimana output CRM Fungsi Ekstensifikasi ditindaklanjuti sesuai urutan risiko kepatuhan Wajib Pajak; dan
  2. Dalam hal terdapat DSE yang belum dapat dilakukan analisis risiko, ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Direktorat teknis yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi; dan
  3. Tata cara dan ketentuan terkait pelaksanaan, tindak lanjut, pemantauan dan evaluasi kegiatan Ekstensifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengenai tata cara Ekstensifikasi.

Apa saja Implementasi CRM dalam kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Wajib Pajak ?

lmplementasi CRM dalam Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Wajib Pajak.

Ketentuan terkait implementasi CRM dalam kegiatan pemeriksaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

  1. Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) disusun untuk menentukan secara spesifik daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan penggalian potensi;
  2. Peta Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1), menggunakan Peta Kepatuhan CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan yang disajikan ke dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan tampilan sebagai berikut;

     Keterangan:

  • Risiko Pemeriksaan dan Pengawasan adalah tingkat kemungkinan hilangnya penerimaan pajak akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan, pembayaran, dan pelaporan dengan benar.
  • Tingkat Kemungkinan Ketidakpatuhan (sumbu X) adalah tingkat kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dalam hal melakukan pelaporan, pembayaran, dan pelaporan dengan benar.
  • Dampak Fiskal (sumbu Y) adalah konsekuensi tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dalam hal melakukan pelaporan, pembayaran, dan pelaporan dengan benar.
  1. Menyampaikan pemberitahuan telah diterimanya Pertukaran Informasi secara Spontan kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dan menyampaikan Informasi yang diterima dari Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada pimpinan Unit di Lingkungan DJP, dalam hal Informasi yang diterima oleh Direktur Perpajakan Internasional dianggap telah jelas dan/atau lengkap; atau
  2. Menyampaikan permintaan penjelasan tambahan kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dalam hal informasi yang diterima oleh DIrektur Perpajakan Internasional dianggap belum jelas dan/atau belum lengkap,
  3. Data dan/atau keterangan lain yang digunakan sebagai dasar penyusunan DSP3 yang bersumber selain dari Peta Kepatuhan, dimasukkan ke dalam sistem informasi alat keterangan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Ketua Komite Kepatuhan Wajib Pajak bersama dengan anggota Komite Kepatuhan Wajib Pajak melakukan pembahasan DSP3 untuk menentukan DSPP dan OPP;
  5. Berdasarkan hasil pembahasan DSP3, Komite Kepatuhan Wajib Pajak membuat Serita Acara Pembuatan Peta Kepatuhan dan Pembahasan DSP3 untuk Ditetapkan Menjadi DSPP dan OPP dengan menggunakan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini yang berlaku sebagai pengganti Serita Acara Pembuatan Peta Kepatuhan dan Pembahasan DSP3 sebagaimana dimaksud dalam aturan pemeriksaan Wajib Pajak;
  6. Terhadap Wajib Pajak yang ditetapkan ke dalam DSPP, Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tentang pemeriksaan Wajib Pajak;
  7. Terhadap Wajib Pajak yang ditetapkan ke dalam OPP, Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tentang pengawasan Wajib Pajak;
  8. Kantor Pelayanan Pajak membuat OPP dengan menggunakan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini untuk disampaikan ke Kantor Wilayah DJP;
  9. Sidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah DJP merekapitulasi OPP dengan menggunakan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini untuk disampaikan ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
  10. Sidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah DJP merekapitulasi DSPP hasil pembahasan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP dan OPP dengan menggunakan format sebagaimana terdapat dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini untuk disampaikan ke Direktorat Data dan lnformasi Perpajakan

Apa saja lmplementasi CRM dalam Kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?

lmplementasi CRM dalam Kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Ketentuan terkait implementasi CRM dalam kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

  1. Dalam rangka optimalisasi pencairan piutang pajak, Kantor Pelayanan Pajak diwajibkan menetapkan prioritas penagihan dengan mengacu pada Daftar Prioritas Tindakan Penagihan Pajak;
  2. Daftar Prioritas Tindakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun menggunakan CRM Fungsi Penagihan.
  3. CRM Fungsi Penagihan menghasilkan Daftar Prioritas Tindakan dan Daftar Prioritas Pencairan yang ditampilkan dalam sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Wajib Pajak dalam Daftar Prioritas Tindakan dan Daftar Prioritas Pencairan dipetakan sesuai tingkat risikonya ke dalam posisi risiko yang ditampilkan pada Peta Kepatuhan CRM Fungsi Penagihan sebagai berikut:

Keterangan:

  • Risiko Penagihan adalah hilangnya penerimaan pajak akibat tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran atas piutang pajak yang dapat diakibatkan antara lain karena hilangnya kesempatan untuk menagih dan/atau mencairkan piutang pajak.
  • Kecenderungan WP untuk Membayar (sumbu X) adalah tingkat kemungkinan ketertagihan piutang berdasarkan keberadaan dan kemampuan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak memenuhi kewajiban pembayaran piutang pajak, serta kondisi piutang.
  • Dampak Fiskal (sumbu Y) adalah konsekuensi tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran piutang pajak.
  1. Prioritas penagihan yang disusun berdasarkan Daftar Prioritas Tindakan dan Daftar Prioritas Pencairan yang merupakan output CRM Fungsi Penagihan ditindaklanjuti sesuai urutan risiko masing-masing Wajib Pajak atau sesuai dengan kebijakan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
  2. Pelaksanaan tindak Janjut atas Wajib Pajak dalam Daftar Prioritas Tindakan dan Daftar Prioritas Pencairan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.