Selasa, 30 November 2021 / 05:50 WIB
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211129155912-532-727477/sri-mulyani-bakal-andalkan-pembiayaan-non-utang-tahun-depan
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan sumber pembiayaan non-utang bakal menjadi andalan pada tahun depan. Pembiayaan yang dimaksudnya meliputi saldo kas badan layanan umum (BLU), saldo anggaran lebih (SAL), dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPa).
Ani, akrab sapaannya, mengaku bakal mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri. Ia memproyeksikan pada tahun depan akan banyak sentimen negatif luar yang bakal memicu gejolak pasar global.
Jika harus menarik pembiayaan dari lelang surat utang negara, Ani menyebut bahwa lelang bakal dilakukan secara hati-hati dengan timing (waktu) sesuai dinamika pasar.
“Kita akan mengandalkan sumber pembiayaan non utang, seperti saldo kas BLU, SAL dan SiLPA dan tentu kita terus koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan otoritas terkait,” imbuh dia pada keterangan pers daring, Senin (29/11).
Ani membeberkan beberapa dinamika global yang harus diwaspadai meliputi varian baru omicron covid-19, tingginya inflasi yang berdampak pada harga konsumsi, kemungkinan tapering The Fed, lonjakan harga komoditas, serta ketegangan geopolitik.
“Kita akan terus jaga pembiayaan secara hati-hati karena tahun depan seperti kami sampaikan, terjadi beberapa dinamika global yang harus kita waspadai,” jelasnya.
Selain itu, ia menyatakan pemerintah juga bakal mengoptimalkan pendapatan sumber daya alam (SDA) di tengah kenaikan harga komoditas. Lalu, memperluas penerimaan basis perpajakan lewat Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Dia merinci untuk tahun depan pendapatan negara sesuai dengan UU APBN ditetapkan sebesar Rp1.846,1 triliun yang terdiri dari sisi perpajakan Rp1.510 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp335,55 triliun, dan hibah Rp600 miliar.
Sedangkan untuk belanja tahun depan dicanangkan sebesar Rp2.714 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp1.944,5 triliun dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp769,6 triliun.
