Jakarta, Indonesia – Pemerintah Vietnam efektif menaikkan tarif pajak menjadi 15% untuk banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di negara tersebut. Hal ini selaras dengan aturan yang disepakati oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Dalam laporan Reuters, hal ini mulai mengundang reaksi dari perusahaan multinasional besar di negara itu. Samsung, misalnya, mendorong Vietnam untuk memperkenalkan kompensasi mereka atas pungutan yang lebih tinggi.
“Dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah pada bulan April, raksasa teknologi Korea Samsung dan LG Electronics, pembuat chip AS Intel, dan Bosch Jerman termasuk di antara setengah lusin besar investor yang mendorong kompensasi,” ujar salah seorang sumber, Selasa (30/5/2023).
Sumber tersebut mengatakan pemerintah sedang menyiapkan rancangan resolusi yang dapat disetujui oleh parlemen pada bulan Oktober yang menawarkan kompensasi sebagian kepada perusahaan besar. Pasalnya, Vietnam merupakan salah satu tujuan investasi yang diminati.
“Jika ini tidak sepenuhnya diselesaikan, daya saing Vietnam akan memudar,” kata Ketua Kamar Bisnis Korea di Vietnam, Hong Sun, mencatat bahwa investor Korea Selatan (Korsel) sangat sensitif terhadap perubahan tersebut.
Perusahaan asing telah menginvestasikan puluhan miliar dolar di negara ini dan merupakan pemberi kerja utama. Samsung, misalnya, adalah investor asing tunggal terbesar di Vietnam, mempekerjakan 160.000 orang dan memproduksi setengah dari ponsel pintarnya di negara tersebut.
“Tarif pajak Samsung bervariasi menurut kabupaten, dan berkisar antara 5,1% dan 6,2% pada 2019 di dua provinsi utara tempat Samsung memproduksi smartphone,” menurut data pemerintah yang dikutip oleh media lokal.
Di bawah resolusi kompensasi yang diusulkan, perusahaan dengan investasi besar di Vietnam akan diizinkan untuk menerima pemberian tunai setelah pajak untuk mendukung pengeluaran manufaktur atau penelitian mereka.
“Namun, biayanya kira-kira harus sesuai dengan pendapatan tambahan yang diperkirakan akan diperoleh Vietnam dari pajak yang lebih tinggi yang akan dikenakan pada perusahaan multinasional besar di bawah aturan global baru,” tambah sumber tersebut.
