Definisi Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat LKTP adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga tinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan yang wajib menyampaikan LKTP

Kewajiban penyampaian LKTP berlaku bagi perusahaan yang berbentuk:

  1. Perseroan Terbatas yang telah memenuhi salah satu kriteria:
    • Merupakan Perseroan Terbuka. Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
    • Bidang usaha berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;
    • Mengeluarkan surat pengakuan utang
    • Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
    • Merupaka debitor yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.
  2. Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian; atau
  3. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Daerah.

Dokumen-dokumen yang disampaikan dalam LKTP

LKTP yang disampaikan oleh Perusahaan meliputi:

  1. neraca atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan posisi keuangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau pejabatyang ditunjuk di lingkungan Perusahaan;
  2. laporan laba-rugi atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan kinerja keuangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau pejabatyang ditunjuk di lingkungan Perusahaan;
  3. laporan perubahan ekuitas;
  4. laporan arus kas; dan
  5. catatan atas laporan keuangan yang paling sedikit mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal.

LKTP yang disampaikan telah di Audit oleh Akuntan Publik dan telah mendapat pengesahan dari rapat umum pemegang saham atau organ yang berwenang untuk mengesahkan LKTP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Waktu Penyampaian LKTP

Penyampaian LKTP oleh perusahaan wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian LKTP

  1. Perusahaan menyampaikan LKTP kepada Direktur Jenderal secara daring melalui portal SIPT. SIPT (Sistem Informasi Perizinan Terpadu) adalah sistem pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara daring melalui portal http://sipt.kemendag.go.id
  2. Dalam penyampaian LKTP Perusahaan harus memiliki NIB.NIB (Nomor Induk Perusahaan) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
  3. Perusahaan menggunakan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun OSS untuk masuk portal SIPT
  4. Penyampaian LKTP dilakukan dengan mengunggah LKTP dalam bentuk Portable Document Format (PDF) sesuai aslinya dan mengisi formay isian profil perusahaan pada portal SIPT.
  5. Berdasarkan Penyampaian LKTP oleh perusahaan, Direktur Jenderal menerbitkan STP-LKTP (Surat Tanda Penyampaian-Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan) dalam bentuk dokumen elektronik yang tercantum Quick Response Code, paling lambat 5 hari kerja setelah LKTP disampaikan secara lengkap dan benar.

Dalam hal SIPT mengalami kerusakan karena keadaan kahar (force majeure) dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana pendukung SIPT selama lebih dari 24 jam, penyampaian LKTP dilakukan secara manual atau melalui surat elektronik kepada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.

Sanksi tidak menyampaikan LKTP

Setiap perusahaan yang tidak menyampaikan LKTP atau tidak menyampaikan LKTP sampai dengan batas waktu dikenai sanksi administratif berupa:

  1. Peringatan tertulis, peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 hari;
  2. Pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial terhadap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak melakukan perbaikan setelah adanya Peringatan Tertulis; dan/atau
  3. rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial terhadap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha selain bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap perusahaan yang tidak menyampaikan LKTP secara lengkap dan benar dikenai sanksi administratif berupa:

  1. Peringatan tertulis, peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 hari;
  2. Pencabutan STP-LKTP, pencabutan STP-LKTP dilakukan apabila tidak melakukan perbaikan setelah adanya peringatan tertulis ketiga;
  3. Pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial terhadap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak melakukan perbaikan setelah adanya Pencabutan STP-LKTP; dan/atau
  4. rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial terhadap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha selain bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PERALIHAN

Perusahaan tetap dapat menyampaikan LKTP secara manual kepada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku