22 Juli 2022  |  11:23 WIB
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220722/259/1558021/indonesia-dorong-transparansi-pajak-antarnegara-di-forum-g20.
Bisnis.com, JAKARTA — Isu transparansi pajak antarnegara menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan G20 Indonesia 2022. Permasalahan ini perlu mencapai kesepakatan yang signifikan agar tercipta keadilan, terutama bagi negara-negara berkembang. Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda menjelaskan bahwa transparansi pajak dan pertukaran informasi perpajakan menjadi aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlebih, dalam masa pemulihan dari pandemi Covid-19, pajak menjadi instrumen utama untuk melanjutkan pembangunan. Indonesia sebagai presidensi G20 mendorong peningkatan transparansi pajak antarnegara. “Sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan menjadi penting untuk mengatasi penggelapan dan penghindaran pajak, mencegah transfer pricing, dan mendorong kebijakan perpajakan nasional yang kondusif,” ujar Maudy dalam keterangannya di Istana Negara, Kamis (21/7/2022).

Pemerintah menilai adanya potensi penghasilan hingga Rp683 triliun dengan adanya transparansi pajak, yang berasal dari dividen, bunga, penjualan, dan penghasilan lain. Selain itu, keuntungan lainnya bagi Indonesia adalah dapat mempersempit ruang gerak aktivitas penghindaran pajak antarnegara yang mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak.

Maudy pun menyebut bahwa penerimaan yang optimal menjadikan pajak sebagai instrumen untuk menggenjot iklim usaha dan investasi. Penerimaan pajak secara optimal dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan, membantu pemerintah dalam mendorong mobilisasi sumber daya domestik, serta membangun pemulihan berkelanjutan dan keluar dari implikasi bencana pandemi. Meskipun begitu, transparansi pajak antarnegara hanya akan berdampak masif jika berjalan secara kolektif. Oleh karena itu, menurut Maudy, perlu adanya kerja sama internasional dalam menerapkan standar transparansi dan pertukaran informasi perpajakan, serta penegakan hukum terkait perpajakan yang tidak hanya mencakup satu negara. Dalam rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia, telah berlangsung pertemuan Asia Initiative, pertemuan lanjutan dari inisiatif 11 negara Asia untuk mendorong transparansi perpajakan di benua tersebut. Asia Initiative sudah ada sejak November 2021. Pertemuan itu pun dihadiri oleh Global Forum on Transparency and Exchange of Information of Tax Purposes, pemimpin otoritas pajak dari 13 negara Asia, anggota global forum, dan beberapa lembaga internasional, seperti Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, serta Study Group on Asian Tax Administration and Research. “Hal ini menunjukkan keseriusan semua pihak untuk mendorong transparansi pajak. Sayangnya, partisipasi dan kapasitas negara-negara Asia dalam upaya multilateral untuk transparansi pajak ini belum merata. Baru 11 negara di Asia yang berkomitmen meningkatkan transparansi pajak melalui penandatanganan Deklarasi Bali 14 Juli 2022,” ujar Maudy.