Anies Ungkap Realisasi Pajak DKI Belum Optimal

Selasa, 20 April 2021 / 02:11 WIB

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210419191439-532-631915/anies-ungkap-realisasi-pajak-dki-belum-optimal

Jakarta, CNN Indonesia — Realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta 2020 masih belum optimal akibat pandemi virus corona, salah satunya yakni realisasi pajak.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dari rencana pendapatan daerah sebesar Rp57,23 triliun, sampai akhir 2020 terealisasi sebesar Rp55,89 triliun atau 97,66 persen.

Anies menjelaskan, untuk realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp37,42 triliun (98,26 persen), realisasi dana perimbangan sebesar Rp16,96 triliun (99,09 persen) serta realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,50 triliun (74,35 persen).

“Walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah mencapai realisasi sangat baik, namun terdapat komponen pajak daerah yang realisasinya belum optimal, yaitu kurang dari 95 persen seperti BPHTB dan PBB-P2,” kata Anies saat menyampaikan pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/4).

Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi pajak pada tahun lalu tak optimal. Pertama, penurunan kemampuan ekonomi wajib pajak (WP), khususnya WP dengan nilai ketetapan besar dikarenakan pandemi covid-19, sehingga sulit melakukan pembayaran PBB-P2.

Kemudian, banyak objek pajak yang mempunyai nilai ketetapan pajak besar, tetapi status objek pajak tersebut sudah tidak ada, merupakan objek sengketa, milik pemerintah, atau belum dilakukan update atas pemilik, sehingga kesulitan melakukan penagihan.

Upaya penagihan secara aktif tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan pandemi Covid-19. Lalu, terdapat kecenderungan transaksi di Jakarta masih menggunakan harga NJOP (bukan harga transaksi sebenarnya).

Selanjutnya, terdapat apartemen-apartemen yang belum dilakukan pemecahan, serta masih banyak wajib pajak melakukan jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bukan pada akta jual beli, sehingga tidak terutang BPHTB.